Menyikapi persoalan itu salah satu mantan aktivis mahasiswa di Maluku Abdul Gafur Rusunrey (Kordinator Haidar Alwi Institut Maluku) , justru mempertanyakan indikator mana yang dipakai sebagai bentuk pelanggaran HAM dan penanganan konflik yang disuarakan tersebut.
" Kami dari Haidar Alwi Institut (HAI Maluku)yang konseren mengawal persoalan kinerja perangkat hukum ini, justru tidak tau kalau ada pelanggaran HAM di Maluku, pelanggaran HAM dimana ? konflik apa ? dan indikator pelanggaran apa yang dipakai ? sehingga disebut pelanggaran HAM saya jadi bingung, kalau menyampaikan aspirasi hak kawan kawan saya hanya mempertanyakan resolusi aksinya dari isu yang dipakai ". Ucapnya
Mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ambon ini dengan tegas menolak isu yang center dimainkan tersebut.
" Kalau isu isu lain sih ia, mungkin ada yang terabaikan tapi kalau isu pelanggaran HAM & penanganan konflik justru saya tolak pelanggaran HAM dimana ? Konflik apa? Ini yang harus dijawab, jangan sampai aksi demonstrasi ini justru menjadi arus balik propaganda yang bisa menciptakan konflik, ingat di Maluku ini daerah rawan konflik horizontal antar suku, antara kampung, antar agama, sebagai aktivis mahasiswa dan pemuda harus punya kajian yang lebih tuntas soal ini ". Ucap dia
Gafur justru memaparkan beberapa pencapaian Kapolda Maluku dan Personilnya selama ini kurun waktu beberapa tahun terakhir.
" Saya rasa isu ini keliru,nanti dibantah soal pelanggaran HAM di Maluku selama ini kinerja Kepolisian di Maluku justru lebih baik, angka kriminalitas turun, rekonsiliasi konflik horizontal dapat terselesaikan, penanganan konflik secara cepat, keamanan masyarakat di kawasan rawan kejahatan Kriminalitas terjaga, penagakan hukum secara terpadu, transparan dan ada kepastiaan hukum, ini indikator penting dalam kinerja Kepolisian ", Jelas dia
Menurutnya, selama ini dalam penanganan masalah Polda Maluku dan jajaran selalu melakukan berbagai kegiatan dan melibatkan berbagai komponen baik itu, mahasiswa, pemuda, pemuka agama, tokoh masyarakat hingga perangkat kerja pemerintah daerah, dari mulai awal pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Penanganan perkara dilakukan sesuai dengan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 tahun 2012. Jelasnya.
Tim Redaksi
