Jakarta,detiknewstv.com Rakyat Jayawijaya harus segera melaporkan Bupati John Banua ke Menkpolhukam RI agar PPATK BPK RI dan KPK RI segera mengusut dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2023, Kabupaten Jayawijaya yang besarannya setiap tahun sebesar Rp: 1 Trikyun 4 Milyar atau atau 1 trilyun setengah lebih.
Selama masa kepemimpinan Bupati Jayawijaya John Banua sejak tahun 2018-2023 ini dibelanjakan untuk apa saja dan kemana saja larinya uang sebesar itu penggunaannya yang didapat dari dana Otsus dianggarkan oleh negara (pemerintah pusat) sebagai Dana Otonomi Khusus Papua milik rakyat untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya selama ini dikemanakan? Dipakai untuk belanja apa oleh Bupati John Banua serta digunakan untuk bangun apa saja pengeluarannya?
Menurut saya APBD Jayawijaya perlu diaudit segera. Dan semua pihak mendesak segera mendorong perlunya dilakukan audit seluruh pengeluaran masa kepemimpinan Bupati John Banua karena dengan alasan berikut:
1. Selama John Banua jadi Bupati Jayawijaya, di Kota Wamena dan 40 Distrik seluruh Kabupaten Jayawijaya sama sekali tidak nampak pembangunan sama sekali yang berrarti selama Jayawijaya dibawah kepemimpinan Bupati John Ricard Banua
2. Hampir semua kebijakan apapun seluruhnya melalui satu pintu, misalnya pengadaan paket pekerjaan bagi pengusaha dibidang pendidikan kesehatan bukan ditentukan oleh kepala dinas kesehatan atau pendidikan melainkan seluruhnya melalu pengaturan (managent) “satu pintu” yakni John Banua.
3. Seluruh bangunan rusak kerusahan Kota Wamena termasuk pembangunan Kantor Bupati Kota Wamena belum direkontruksi (dibangun) kembali.
4. Seluruh kampung dan Distrik Kabupaten Jayawijaya tidak ada satupun jalan diaspal dibawah kepemimpinan oleh Bupati John Banua. Bahkan jangankan pembangunan jalan dari Distrik menuju ke Kota dan atau antar Distrik lebih-lebih seluruh jalan Kampung, jalan dalam Kota Wamena sendiri rusak parah tidak pernah sama sekali belum pernah diaspal selama masa kepemimpinan John Banua saat ini.
5. Semua harga barang di Kota Wamena tidak ada standarisasi pedagang menaikkan harga semaunya, beluk lagi barang kebutuhan pokok diimpor masuk dari luar yang itu sebenarnya dapat disediakan mama-mama Papua seperti cabe, bawang dll.
Saran saya para pemuda Jayawijaya dan 40 Kepala Suku LMA seluruh Distrik Jayawijaya mendesak John Banua mundur dan melaporkan semua kasus-kasus ini ke lembaga penegak hukum yakni POLDA Papua, BPK, PPATK dan KPK RI.
Semua data kemana lari uang rakyat Jayawijaya agar bisa ketahuan dipakai John Banua selama memimpin Jayawijaya dipakai untuk apa dan dilarikan kemana uang Otsus bernilai 1,400 Trilyun Rupiah ini digunakan oleh Bupati Jayawijaya masa kepemimpinan Bupato John Banua.
Sekian dan Terimakasih agar kita semua berhak meminta keterbukaan aparat penegak hukum kemana larinya uang rakyat Jayawijaya dipakai digunakan John Banua harus dibuka agar rakyat pemilik uang Otsus Jayawijaya tahu dan sadar kemana larinya uang mereka.
Sumber:Ismail Asso, Putra Jayaawijaya (AIWEREK).