JAKARTA, DETIKNEWSTV.COM Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis pada Pemilihan Umum 2024.
"Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten/kota. Jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi," ujar Muzani Kepada wartawan (22/6/23)
Menurut dia, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya.
"Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis," kata Muzani dalam keterangan resminya.
Ia menilai janji yang tidak ditepati itu akan membuat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun.
Pada sisi lain, Muzani menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 yang kurang dari delapan bulan itu harus mampu memahami kebutuhan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya Partai Gerindra sebagai alat penyambung lidah rakyat.
Muzani juga menyinggung soal permasalahan di Demak yang tidak kunjung selesai akibat banjir rob yang disebabkan meluapnya air laut pasang.
Untuk itu, ia meminta agar ada penanganan banjir. "Itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid," tambah dia.
Sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat.
"Jadi, masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik," ucap Muzani.
Hal yang sama, sambung dia, dapat terjadi pada pupuk subsidi yang keberadaannya tidak jelas diketahui, namun kondisi ini tetap dapat terselesaikan secara politik.
Tim Redaksi
