"BPK menemukan bahwa masih ada anggaran Rp 197,55 miliar yang belum disalurkan kepada penerimanya," kata Stephanie dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023)
Menurutnya, belum tersalurkannya dana KJP dan KJMU itu mengecewakan masyarakat DKI Jakarta yang telah terdaftar sebagai penerima. Adanya dana KJP dan KJMU yang belum tersalurkan kepada masyarakat ini, kerap terjadi setiap tahunnya.
"Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Mohon penjelasan kenapa ini terjadi dan masih terus terjadi setiap tahunnya?" ungkapnya.
Ia mengatakan anggaran bantuan sosial untuk pelajar yang belum tersalurkan itu berdasarkan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Stephanie juga menyebut 15 kelurahan di Ibu Kota belum memiliki Puskesmas. Dia mengatakan Pemprov DKI sama sekali tak membangun Puskesmas pada 2022.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satu pun Puskesmas di Ibu Kota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," kata Stephanie dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).
Ia mengatakan anggaran bantuan sosial untuk pelajar yang belum tersalurkan itu berdasarkan data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Stephanie juga menyebut 15 kelurahan di Ibu Kota belum memiliki Puskesmas. Dia mengatakan Pemprov DKI sama sekali tak membangun Puskesmas pada 2022.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satu pun Puskesmas di Ibu Kota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," kata Stephanie dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).
Stephanie menyebutkan, kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas itu di antaranya Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, dan Gambir. Selain itu, yakni Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar,"ucapnya.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar,"ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono menanggapi terkait dana KJP. Heru menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan sinkronisasi dan verifikasi data terhadap siswa yang tidak layak menerima KJP.
"Saya sampaikan bahwa eksekutif telah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima dengan data DTKS yang hasilnya bahwa menunjukkan bahwa terdapat data penerima yang tidak layak," kata Heru dalam paparan jawabannya.
"Saya sampaikan bahwa eksekutif telah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima dengan data DTKS yang hasilnya bahwa menunjukkan bahwa terdapat data penerima yang tidak layak," kata Heru dalam paparan jawabannya.
"Penyaluran KJP/KJMU pada tahun 2022 dilakukan pada 849.170 penerima. Atas penyaluran yang belum berhasil dilakukan pada 2022, telah diselesaikan pada awal tahun 2023," imbuhnya.
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat kali ini beragendakan, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022.
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat kali ini beragendakan, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022.
