Jakarta, detiknewstv.com- Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pendanaan partai politik (parpol) atau political party financing menjadi salah satu kunci agar demokrasi di Indonesia lebih sehat dan tidak berbiaya mahal.
Ini juga menjadi pekerjaan rumah dalam 25 tahun reformasi, karena menurut Anies pendanaan parpol menjadi salah satu agenda reformasi yang ditinggalkan.
"Salah satu yang mising adalah political party financing, karena kita tidak mereformasi itu," kata Anies dalam Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
"Salah satu yang mising adalah political party financing, karena kita tidak mereformasi itu," kata Anies dalam Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
Anies menjelaskan, partai politik harus mengeluarkan sejumlah uang setiap kali menggelar acara, termasuk mengoperasikan kantor organisasi parpol.
Saat ini belum ada aturan yang jelas terkait pendanaan partai politik, sehingga mengoperasikan sebuah partai politik dicari secara swadaya oleh para anggota.
"Apa yang terjadi? orang-orang yang ada di parpol harus mencari sendiri untuk mebiayai itu, semua harus mencari sendiri," katanya.
"Dan apa yang terjadi? APBD, APBN di mana-mana kemudian kita lihat di DPRD DPR, harus mencari aktivitas-aktivitas yang memberikan return, bukan kemudian mengambil kasar, tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka," ucap Anies.
Reformasi pendanaan partai politik, menurut Anies, harus segera dilakukan di Indonesia.
Ada banyak negara yang sudah mengatur terkait pendanaan partai politik, Indonesia bisa mengambil contoh yang sudah dipraktikan oleh sebagian negara. "Tinggal Indonesia mau melakukan atau tidak," ucap dia.
"Menurut saya, aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan maka insyaAllah proses politik kita akan lebih sehat ke depan," imbuhnya.
Penulis : Anto
