Bogor, Detiknewstv.com- Akademisi Dr Agus Surachman sampaikan curhat politiknya panjang lebar saat podcast di Tajur, Kota Bogor, Senin (27/11/2023). Kemarin,
Dia menyampaikan, setuju pemilu harus berlangsung damai dan utuhkan persatuan bangsa. Namun, cacat demokrasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) era kepemimpinan Anwar Usmar dengan meloloskan Gibran Rakabumi Raka menorehkan membuat perjalanan reformasi ternoda.
“Saya sepakat, memasuki masa kampanye saat ini pemilu harus berlangsung damai. Namun, sejarah reformasi dan tegaknya demokrasi ternoda karena putusan MK. Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melenggang ke kursi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto berkat putusan kontroversial MKm” kata Agus Surachman.
Pria yang juga Celg DPR RI Partai Ummat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor – Kabupaten Cianjur nomor urut 7 menambahkan, demokrasi dicoreng dengan rekayasa hukum secara sistemik di MK dengan motif ambisi kekuasaan.
“Hal itu terungkap dari pemeriksaan dan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena terbukti melobi hakim lain dalam menjatuhkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tapi, akhirnya keadilan ditegakkan. Walaupun, Paman Gibran sendiri masih bekerja di MK sebagai hakim konstitusi,” tandasnya.
Agus yang juga dosen asca sarjana di salah satu PTS Bogor ini menyampaikan, iklim demokrasi di negara ini ditengarai sedang mengalami turbulensi kuat, dampak dari kepungan awan cumulonimbus kekuasaan yang menggumpal di akhir musim hujan yang seharusnya mulai reda.
“Potensi kecurangan pemilu sangat besar, diawali dengan putusan MK, dugaan kelompok berseragam ikut pasang alat perara kampanye hingga mobilisasi kepala desa baru-baru ini. Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran. Jika pemilu harus berlangsung damai dan jujur, saya kira harus tanpa Jokowi,” tukasnya.
“Para anggota DPR harus memastikan hal ini. Apalagi belum lama ini, sudah digelindingkan hak angket di DPR. Pemilu harus tanpa Jokowi,” tandasnya.
Penulis : Team Redaksi
