JAKARTA,DetikNewstv.com-Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Presiden Joko Widodo membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing. Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah.
"Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).
Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Terutama jika akhirnya PDI-P mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar dia.
Pengajar di Universitas Paramadina ini pun berpandangan, pelantikan AHY sebagai menteri adalah tanda bahwa Jokowi kini sudah lepas dari bayang-bayang PDI-P. Sebab, Umam mengaku mendengar kabar bahwa AHY sudah lama dilirik oleh Jokowi untik menjadi menteri, tetapi tidak diberi lampu hijau oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Pelantikan AHY sebagai menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata dia.
"Pelantikan AHY sebagai menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi melantik AHY sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu pagi tadi. AHY dilantik menjadi menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini bertugas sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
( ANTO)
