INDRAMAYU- Pengendalian inflasi menjadi salah langkah yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menjaga angka inflasi yang rendah dan stabil sesuai dengan yang ditetapkan, hal itu merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, bila inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Diketahui, pada Desember 2024 inflasi 2024 berada pada angka 1,57% sementara trend pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 4,95%.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang diikuti kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Senin (20/1/2025).
“Presiden mengapresiasi upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan selama ini, dan beliau juga memerintahkan upaya pengendalian tersebut untuk terus dilanjutkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Tito melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dan berkolaborasi sehingga inflasi daerah dan nasional dapat selalu terjaga dan bagi daerah yang inflasinya masih tinggi harus menjadi atensi dan mencari penyebabnya kemudian melaksanakan langkah langkah penyelesaian atas kenaikan tersebut.
“Inflasi ini memiliki kaitan dengan harga barang dan jasa, karena inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus meningkat dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian kestabilan harga komoditas barang dan jasa itu harus terus kita jaga kestabilannya,” lanjutnya.
Kemudian, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Pada minggu ke III Januari 2025 terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya.
Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Sementara itu, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Indramayu, Suwenda yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga harga komoditas barang dan inflasi daerah Kabupaten Indramayu untuk tetap stabil.
Suwenda juga menyampaikan, pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi seperti yang beberapa waktu dilakukan yakni melaksanakan kunjungan ke salah satu pasar daerah bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Rusmin Amin terkait pengawasan langsung terhadap distribusi minyak goreng.
Penulis : Nuryasin
