Susu, DetikNewstv.com-Program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) KLHK yang memicu deforestasi sehingga merugikan para nelayan di wilayah pesisir Desa Tanjungpasir, Kecamatan Pangkalansusu, menuai sorotan tajam kalangan aktivis lingkungan di Kabupaten Langkat.
Salah seorang aktivis lingkungan di Langkat, Azhar Kasim, kepada Waspada, detiknewstv.com meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mencambut izin TORA yang diberikan kepada pihak yang seharusnya tak berhak menerima.
Prinsip dasar program TORA yang dibuat pemerintah, katanya, lebih memprioritaskan buat membantu masyarakat miskin yang selama ini tidak memiliki tanah, bukan malah sebaliknya diberikan kepada orang kaya atau penguasa.
Ia tidak dapat menerima kawasan hutan mangrove yang begitu luas dan selama ini bukan sebagai tempat pemukiman atau lokasi bercocok tanam masyarakat seperti di Desa Tanjungpasir mendapatkan prioritas TORA.
Keritikan yang sama juga dilontarkan oleh pengurus DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Tajrudin Hasibuan, ST. Ia miris melihat nasib nelayan tradisional jika rencana alih fungsi (konversi) hutan ini tetap berlanjut.
Dia mengatakan, kawasan hutan mangrove dilahan jalur hijau tidak dapat dikonversi.
Jika terdapat surat berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, lanjutnya, maka para pelaku terlibat, mulai dari pengusul hingga pihak yang menerbitkan surat pelepasan kawasan wajib diproses dan ditindak tegas.
Tajrudin lebih lanjut menjelaskan, sesuai dengan peraturan, masyarakat yang berhak mendapatkan program TORA dari pemerintah di antaranya menempati kawasan sekurang-kurangnya selama 15 tahun.
Kemudian, lanjutnya, penerima program adalah warga masyarakat lokal yang belum memiliki rumah atau belum memiliki alas hak terhadap tanah negara yang ditempati.
Jika yang mendapat program ini orang luar daerah dan pengusaha, apalagi pengusaha, ini menyalahi aturan tupoksinya.
Ia meminta Kondisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan instansi terkait untuk melakukan pengusutan, karena patut diduga ada unsur, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengusulan program TORA.
DPP KNTI meminta supremasi hukum benar-benar ditegakan demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat pesisir.
"Jangan hukum seperti tajam kebawah dan tumpul keatas (pengusaha-red), tegakan hukum sesuai tupoksinya dan jangan ada tebang pilih," pintanya.
Salah seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat mengatakan, menurut pengetahuannya, tahun 2024 BPN belum ada menerbitkan surat sertifikat program PORA di kawasan mangrove di Desa Tanjungpasir. “Setahu saya BPN belum ada mengeluarkan sertifikat, tapi itu pun saya cek nanti,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat, Tanta Perangin-angin, dikonfirmasi wartawan mengatakan, program TORA ini kewenangan BPKH, sedangkan KPH hanya sebatas sebagai fasilitator.
Dia menjelaskan, terkaitan dengan kawasan hutan mangrove ini, berita acara tata batas sudah lengkap yang mana Kades, Camat dan Pemkab Langkat dalam hal ini Asisten I Tata Pemerintahan sudah menekan. “Secara administrasi, mekanisme pelepasan tata batas sudah ditekan,” ujarnya.
Namun begit, Tanta, mengaku pihaknya belum mengetahui apakah lahan tersebut sudah ada izin resmi untuk dikerjakan. Ia mengatakan, akan menemui pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk mempertanyakan kejelasannya.
Program TORA di Desa Tanjungpasir menjadi sorotan dan tanda tanya besar bagi beberapa kalangan, karena yang mendapatkan program ini bukan masyarakat miskin yang berada di seputar kawasan hutan, melainkan orang kaya atau pengusaha bermodal kuat.
Padahal, praktik alih fungsi yang dilakukan pihak yang menerima program PORA dapat mengancam ekosistem dan masa nelayan, karena habitat Biota Laut berpotensi punah. Praktik penghancuran hutan ini akan memiskinkan kehidupan keluarga nelayan.
Kalangan aktivis lingkungan mendesak Menteri Kehutanan segera mencabut izin TORA yang sudah dikeluarkan di pesisir Desa Tanjungpasir karena mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. “HGB dan SHM saja bisa dicabut, sepert dalam kasus pagar laut di Rempang, Banten,” ujar Azhar.
Kades Tanjungpasir, Faisal, ST, dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengatakan, areal mangrove ini masuk dalam usulan program TORA tahun 2019, kemudian tahun 2024 pihak Kehutanan mengeluarkan peta kawasan ini sudah putih, artinya di keluarkan dari kawasan hutan.
Penulis : Joko. P
