Langkat, detikNewstv.com-Seorang aktivis anti korupsi Safril SH, belum lama ini mengatakan kepada detikNewstv.com Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Langkat jadi sarang pungli,"ujarnya
Tudingan tersebut mencuat setelah sejumlah oknum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Pangkalan Brandan dan Stabat memanfaatkan layanan publik untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut Safril, mendesak Gubernur Sumut Boby Nasotion agar mengevaluasi jabatan kepala UPT Samsat Pangkalan Brandan dan Stabat bila yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli).
Satril juga berprofesi sebagai Pengacara, menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi adanya praktik curang baik di UPT Samsat Pangkalan Brandan maupun Stabat, Safril SH menegaskan, berdasarkan temuan mereka, pungli diduga terjadi pada sejumlah layanan seperti Bea Balik Nama (BBN1), persetujuan tembak KTP, dan sistem lainnya.
“Kami mendengar banyak keluhan dari masyarakat, terutama wajib pajak, tentang adanya dugaan pungli di berbagai di UPT Samsat terkhususnya di Pangkalan Brandan. Namun, hingga kini Gubernur Sumut, M Bobby Afif Nasution,S.E., M.M belum melakukan evaluasi,” ujar Safril.
Safril SH, kritiknya semakin tajam ketika mereka menyoroti banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlomba-lomba ingin ditempatkan di Samsat, yang dinilai sebagai “lahan basah”.
Menurut Pengacara di Stabat, Safril SH ada dugaan bahwa ASN tersebut bahkan rela membayar setoran untuk ditempatkan di sana.
“Penggiat Hukum mendesak Kepala Bapenda Sumut untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Samsat di wilayah Pangkalan Brandan.
Selain itu, mereka menantang Gubernur Sumatra Utara (Sumut), M Bobby Afif Nasution,S.E., M.M untuk mencopot kepala UPT Samsat Dispenda Pangkalan Brandan yang terbukti terlibat pungli, jika tidak ingin dicurigai melindungi oknum-oknum tersebut,” tandasnya.
Penulis : Joko. P
